PERJUANGAN NKRI

Pasukan sekutu pimpinan Mallaby mendarat di Tanjung Perak Surabaya pada 25 Oktober 1945. Kehadiran pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI menimbulkan kecurigaan tentara dan para pemuda, bahwa kedatangannya diboncengi oleh NICA. Ternyata dugaan mereka benar. Bahkan banyak tawanan Belanda yang dibebaskan, dan mereka hanya melucuti tentara Jepang saja. Pada 27 Oktober 1945 pertempuran tidak dapat dihindarkan antara pasukan sekutu dengan para pejuang bangsa Indonesia. Dalam pertempuran yang terus menjalar ke seluruh kota, mengakibatkan tewasnya Brigjen Mallaby. Pasukan sekutu kemudian mengutus Mayjen Mansergh untuk membalas kematian Mallaby. Tanggal 10 November Surabaya diserang baik dari darat, laut maupun udara oleh pasukan sekutu. Namun para pejuang terus berusaha mempertahankan kota itu sampai hampir saja tiga minggu lamanya. Tetapi karena kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya Surabaya dikuasai oleh sekutu. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebani Waras, yang dikenal dengan nama Markas Kali, untuk terus melakukan perjuangan meskipun dengan kekuatan yang sangat kecil. 2. Pertempuran di Ambarawa Pada 20 November sampai dengan 15 Desember 1945, terjadi pertempuran sengit di Ambarawa antara pemuda Indonesia dengan TKR melawan pasukan Inggris. Peristiwa ini dipicu ketika pasukan sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945, mereka diperbolehkan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Sekutu ternyata diboncengi tentara NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Hal ini tidak dapat diterima oleh para pemuda dan TKR sehingga mengakibatkan Insiden Magelang yang kemudian mendorong Pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu terdesak dan akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. 3. Pertempuran Medan Area Pada 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen TED Kelly mendarat di Sumatera Utara. Disinipun pasukan Sekutu diboncengi orang-orang NICA. Dalam rangka menghormati pasukan Sekutu, pemerintah RI diperkenankan menempati beberapa hotel di kota Medan. Sebagian mereka ditempatkan di Binjai dan Tanjung Manawa. Mereka kemudian membebaskan para tawanan perang dan bahkan mempersenjatainya. Ternyata orang-orang NICA dan kelompok tawanan yang dibebaskan diberi senjata dan dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sikap orang-orang Belanda yang congkak menimbulkan rasa tidak senang dikalangan para pemuda dan TKR. Hal ini lebih dipertajam lagi ketika mereka dibentuk menjadi “Medan Batalyon KNIL”. Faktor inilah yang memicu timbulnya berbagai pertempuran pada tanggal 13 Oktober 1945. Pada 1 Desember 1945, pasukan Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaris Medan Area di berbagai sudut kota di Medan. Tindakan ini semakin membakar semangat para pemuda dan TKR. Pada tanggal 10 Desember 1945 berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepas akan tetapi berhasil digagalkan. Di Tebing Tinggi pada 10 Agustus 1946 setelah Sekutu menguasai kota Medan, diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang markasnya dipusatkan di Sudi Mengerti (Trepes). Dari sinilah para pejuang yang tergabung dalam resimen ini meneruskan perjuangan di Medan Area. 4. Peristiwa Bandung Lautan Api Seperti halnya di kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung juga aksi perjuangan melawan sekutu berlangsung. Pasukan sekutu menduduki Bandung sejak bulan Oktober 1945. Para pemuda dan TKR juga berusaha melucuti tentara Jepang dan merebut senjatanya. Pasukan sekutu menyerukan bahwa para pemuda harus meneyrahkan senjata hasil rampasan. Sekutu juga memerintahkan agar TKR meninggalkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 1945. Namun maklumat ini tidak diindahkan oleh TKR pimpinan Aruji Kartawinata, bahkan melakukan penyerangan-penyerangan terhadap markas sekutu. Maklumat pertama tidak diindahkan, Sekutu kemudian mengeluarkan maklumat yang kedua bahwa TKR yang saaat itu namanya diganti menjadi TRI harus meninggalkan kota Bandung. Atas berkat maklumat Markas Besar TRI di Yogyakarta perlahan-lahan TRI meninggalkan kota Bnadung sambil melakukan sabotase dan penyerangan terhadap markas Sekutu di kota Bandung. Serangan-serangan ini menimbulkan kebakaran-kebakaran sehingga Bandung Selatan dibumihanguskan. Peristiwa inilah yang kerap kali dikenal sebagai Bandung Lautan Api. 5. Serangan Umum 1 Maret 1949 Perlawanan rakyat Indonesia sampai hengkangnya Belanda dari bumi Indonesia terus beralngsung baik di Jawa maupun luar Jawa. Beberapa pertempuran sengit terjadi antara pasukan Indonesia melawan Sekutu ataupun melawan Belanda. Perlawanan lain misalnya terjadi di Bali, Manado, Biak, dan Kalimantan. Dalam hal perjuangan ini, peristiwa besar yang patut dicatat dalam sejarah perjuangan adalah peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Setelah dua kali Belanda melakukan Agresi Militer, yakni tahun 1947 dan 1949, Belanda merasa bahwa pemerintahan Indonesia telah lumpuh, yang ada hanyalah kekuatan Belanda. Belanda mengklaim bahwa TNI telah kalah dan mundur kehutan-hutan melakukan gerilya. Dugaan ini ternyata meleset karena pada tanggal 1 Maret 1949 TNI melakukan serangkaian serangan yang dipersiapkan dengan rapih. Insiden ini kemudian dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan terorganisir ini dilakukan oleh TNI dibawah komando Letkol Soeharto. Serangan dilakukan dalam 5 sektor yakni sektor Uatara yang dipimpin oleh Mayor Kusno, sektor Barat Letkol Ventje Samual, sektor Selatan dan Timur oleh Mayor Sarjono, dan kota dipimpin oleh Letnan Amir. Serangan dimulai pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB dan berhasil memporakporandakan tentara Belanda dan memaksanya untuk keluar dari Yogyakarta. Namun pasukan TNI yang berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam segera keluar dari kota Yogyakarta sebelum pasukan Belanda yang lebihh besar kembali. Peritiwa ini dampaknya cukup besar dalam rangka membakar semangat TNI di wilayah lain yang juga berhadapan dengan Agresi Militer Belanda. Adapun keberhasilan dari serangan ini tidak terlepas dari peran penting Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberi peluang kepada TNI untuk bergerak bebas menyusup di dalam kota Yogyakarta.
Gambar ...Sri Sultan Hamengkubuwono IX berdialog dengan perwira UNCI AYO KITA KERJAKAN Coba kalian kerjakan secara mandiri dalam lembar tugas kalian, mengapa para pejuang ada yang memilih jalan perjuangan bersenjata dalam menghadapi musuh. Bagaimana dampaknya bagi perjuangan selanjutnya ? B. Perjuangan Diplomasi Untuk memperoleh pengakuan dunia internasional mengenai kemerdekaan RI, maka perjuangan Diplomasi adalah jalan yang strategis. Perjuangan diplomasi dimaksudkan untuk mengukuhkan bahwa Indonesia telah berdaulat. Indonesia berharap PBB bersedia mendukung dan dapat mendesak Belanda agar segera keluar dari Indonesia. Untuk kepentingan ini, Indonesia harus menjalin hubungan baik melalui diplomasi dengan PBB maupun negara-negara lain untuk mendukung perjuangannya. Indonesia sering mengajukan permasalahannya dalam Sidang Keamanan PBB. Indonesia juga membina hubungan baik dengan negara-negara yang dapat mendukung dalam persidangan di PBB. Misalnya dengan India maupun negara-negara Arab. 1. Perjanjian Linggajati Perjuangan diplomasi yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia pada tahap awal masa perundingan adalah diselenggarakannya Perjanjian Linggajati pada 15 November 1946. dalam hal ini Inggris berperan penting dengan mengutus Lord Killearn ke Indonesia untuk menjadi perantara perundingan Indonesia dengan Belanda. Adapun Linggajati adalah sebuah kota dekat Cirebon di Lereng Gunung Cerme Jawa Barat. Dalam perundingan itu utusan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Adapun pokok utama Perjanjian Linggajati yang terdiri dari 17 pasal ketentuan itu adalah sebagai berikut. a. Pemerintah Belanda secara de facto mengakui pemerintahan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. b. Pemerintah Belanda dan RI membentuk Negara Indonesia Serikat yang wilayahnya meliputi seluruh Hindia Belanda. c. Dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dicapainya kesepakatan oleh kedua belah pihak, bukan berarti perjanjian itu langsung dapat dilaksanakan. Kesepakatan sudah dapat dilaksanakan apabila parlemen baik Indonesia maupun Belanda menyetjuinya. Parlemen Indonesia dalam hal ini adalah KNIP. Dalam hal ini parlemen Belanda tidak langsung menyetujui perjanjian tersebut. Namun setelah ada keyakinan bahwa hal itu bersifat sementara, dan masih akan diadakan pengaturan lebih lanjut, maka parlemen Belanda menyetujuinya. Sikap ragu-ragu pada awal perjanjian ini diakibatkan oleh kalangan konservatif di parlemen Belanda merasa khawatir kehilangan Indonesia. Sedangkan KNIP juga tidak langsung menyetujui Perjanjian Linggajati, karena dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda, dan tidak sejalan dengan tuntutan kemerdekaan. Dengan beberapa kali pengajuan nota keberatan baik dari perlemen Belanda maupun KNIP akhirnya Perjanjian Linggajati disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 1946. Dalam pengesahan perjanjian ini delegasi Indonesia terdiri dari Perdana Menteri Syhrir, Dr. AK. Gani, Mr. Susanto Tirtoprodjo, dan Mr. Moh Roem. Sedangkan delegasi Belanda terdiri atas Prof. Schermerhorn, Van Poll, dan Dr. Van Mook. Alasan RI menerima Pejanjian Linggajati adalah sebagai berikut. a. Masih lemahnya kekuatan militer Indonesia menjadikan pertimbangan bagi pemerintah RI untuk menempuh jalan damai. b. Dengan disepakatinya perjanjian itu, RI mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kekuatan militernya. c. Pilihan cara damai akan mendapat simpati dunia internasional untuk memperjuangkannya lebih lanjut dalam perjanjian-perjanjian yang lain. Sikap pemerintah RI yang lunak dalam perjanjian ternyata mendapat simpati dunia internasional. India adalah negara yang pertama mengakui kedaulatan RI, kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Diantaranya Saudi Arabia, Libanon, Mesir, Yaman, Inggris, Amerika Serikat, Afghanistan, Burma, dan Uni Sovyet. Di sisi lain, perjanjian Linggajati telah menurunkan pamor Kabinet Syahrir. Syahrir dianggap telah merugikan pihak Indonesia. Perjanjian Linggajati harus dibayar dengan kejatuhannya dari kabinet. Pro kontra juga terjadi pada kalangan badan-badan perjuangan, sehingga memunculkan insiden-insiden berupa perlawanan terhadap Belanda. Gambar... Pengesahan Perundingan Linggajati di Jakarta. Syahrir di antara Van Mook dan Schemerhorn 3. Agresi Militer Belanda 21 Juli 1947 Pada saat memikirkan perihal perjanjian Linggajati untuk dilaksanakannya atau tidak, Belanda secara sepihak melancarkan serangan ke daerah-daerah RI baik di Jawa maupun di Luar Jawa. Belanda berdalih bahwa RI telah melanggar Perjanjian Linggajati. Belanda kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya baik pasukan darat maupun udara, dan membombardir ibu kota RI di Yogyakarta. Jika dipandang dari segi taktik perang maupun diplomasi, Belanda selalu licik dalam menjalankan manuvernya. Sebenarnya penyerangan serentak Belanda ini memiliki tujuan untuk melenyapkan pemerintahan RI, merebut pusat-pusat perdagangan, dan berkeinginan untuk menghancurkan TNI. Dengan penyerangan tidak berdasar itu, maka habislah riwayat Perjanjian Linggajati. 4. Upaya Diplomasi Di tengah suasana perang, dimana kekuatan TNI diporakporandakan oleh kekuatan musuh, upaya diplomasi terus diupayakan oleh kelompok moderat. Mereka menunjukkan bahwa Indonesia tidak menghendaki aksi penyerangan-penyerangan. Sebaliknya justru Belandalah yang memulainya. Lewat perjuangan diplomasi, muncullah reaksi dunia internasional terhadap penyerangan-penyerangan yang dilakukan Belanda. Amerika Serikat menyerukan agar Indonsia dan Belanda melakukan gencatan senjata. Australia mengajukan resolusi pada Dewan Keamanan PBB. Sementara Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Pada 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keaman PBB untuk melakukan gencatan senjata. Baik TNI maupun tentara Belanda sama-sama melanggar ketentuan PBB. Pihak Belanda bahkan sering melakukan penyerangan dan pengepungan atas wilayah RI. Sementara itu TNI tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melakukan uapay mempertahankan diri. 5. Perjanjian Renvile Upaya diplomasi terus diupayakan baik oleh pihak Indonesia maupun dunia internasional yang menaruh simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Amerika Serikat mengusulkan agar DK PBB membentuk suatu komisi untuk perundingan Indonesia-Belanda. Usul itu diterima oleh PBB dan dibentuklah Commitee of Good Office (Komisi Jasa-jasa Baik) sebagai penengah konflik Indonesia-Belanda. Komisi itu kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN) Indonesia memilih Australia, sedangkan Belanda memilih Belgia sebagai wakilnya. Australia dan Belgia kemudian memilih Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Anggota KTN terdiri dari Richard Kirby (wakil Australia), Paul van Zeeland (wakil Belgia), dan Frank Graham (wakil Amerika Serikat). Letjen Spoor Salah Seorang Anggota Komisi Jasa Baik PBB Sumber www.swaramuslim.com KTN mempunyai tugas pokok untuk mencari penyelesaian damai terhadap masalah yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Pada akhirnya, KTN berhasil mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda di atas sebuah kapal yang bernama Renvile. Perjanjian diadakan pada 8 Desember1947. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Renvile. Pada perundingan tersebut, pihak Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Sementara itu, perwakilan Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo. Perundingan berlangsung cukup alot karena terjadi tarik menarik kepentingan. Akhirnya, Perjanjian Renvile disahkan oleh kedua belah pihak pada 17 Januari 1948. Kesepakatan-kesepakatan dari perjanjian Renvile adalah sebagai berikut. a. Kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. b. Disetujuinya Garis Demarkasi Van Mook. c. Kesepakatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan dengan bantuan KTN. d. Dibentuknya Negara Indonesia Serikat dimana RI hanya menjadi bagian saja dari NIS. e. Kedaulatan Indonesia tetap di tangan Belanda selama masa peralihan sampai kemudian kedaulatan diserahkan kepada NIS. Dengan diterimanya Perjanjian Renvile ini maka wilayah RI semakin sempit. Hal ini menimbulkan reaksi keras baik dari para pemuda maupun TNI. Bahkan pejuang diplomasi dianggap telah gagal dalam mempertahankan keutuhan RI. Basis-basis pertahanan TNI terpaksa harus hijrah ke Yogyakarta. Adanya garis Van Mook mengharuskan mereka untuk mengosongkan basis-basis pertahanan di belakang garis itu. Banyak anggota TNI yang kecewa dan tidak mau hijrah ke Yogyakarta. Mereka kemudian melakukan pemberontakan-pemberontakan seperti DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, dan DI/TII Amir Fatah di Jawa Tengah. Di luar Jawa juga terdapat pihak-pihak yang tidak mengakui Perjanjian Renvile. Bahkan di parlemen sendiri banyak pihak yang menolak, sehingga mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Di tengah upaya pelaksanaan Perjanjian Renvile, Belanda tetap melakukan aksi liciknya. Pada 25 Desember 1947, Belanda secara sepihak membentuk negara-negara boneka. Negara Sumatera Timur (NST) didirikan pada 25 Desember 1947. Belanda juga mendirikan negara boneka yang yang lain seperti Negara Indonesia timur (NIT), Negara Madura, Negara Jawa Timur dan sebagainya. Sumber: www.wikipedia.org Suasana Perjanjian Renville Kapal Renville Sumber: www.wikipedia.org 6. Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 Berdasarkan kesepakatan RI, Belanda serta KTN, akan dibentuk negara federal. Sejalan dengan itu, Belanda terus menerus melakukan propaganda dan mempersempit daerah kekuasaan RI. Belanda bahkan berharap agar RI lenyap. Hal ini dibuktikan dengan penyerangan yang dilakukan Belanda secara gencar. Puncaknya adalah Belanda melakukan agresi militer II pada 19 Desember 1948. Dengan adanya agresi militer II, hampir semua kota di Indonesia diduduki oleh Belanda. Ibu kota RI di Yogyakarta juga tidak luput dari penyerbuan. Padahal dalam Perjanjian Renvile Belanda telah mengakui wilayah RI. Agresi militer Belanda II ternyata memberikan yang tidak menguntungkan pihak Belanda, walaupun hampir semua kota dapat diduduki oleh Belanda. Semangat berjuang di kalangan rakyat Indonesia justru semakin berkobar. Walaupun dilihat dari persenjataannya jauh berbeda, namun dalam menghadapi kelicikan Belanda, bangsa Indonesia tidak dapat ditakut-takuti dengan persenjataan yang lengkap. Perjuangan terus dikobarkan baik dengan jalan perang maupun diplomasi. Gambar ... Aksi corat-coret menentang Agresi Belanda 7. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, mengakibatkan Ibu kota RI Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden dan wakil presiden ditawan oleh Belanda. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat mengirimkan radiogram yang memberikan kekuasaan kepada Syafruddin Prawiranegara (saat itu merupakan Menteri Kemakmuran) untuk membentuk Pemerintah Darurat RI di Sumatera. Soekarno dan Hatta ditangkap karena menolak maklumat Belanda untuk memerintahkan rakyat menghentikan perlawanan. Atas dasar instruksi presiden tersebut, Syafruddin Prawiranegara kemudian membentuk PDRI di Bukittinggi, Sumatera Barat. Syafruddin sendiri kemudian mengukuhkan dirinya sebagai pejabat presiden merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan. Dengan demikian, PDRI telah memainkan peranan yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Bahkan PDRI berani menunjukkan kepada Belanda dan dunia internasional bahwa RI masih ada. Hal ini menepis anggapan dan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa RI sudah gulung tikar. Peran PDRI juga semakin nyata terbukti dengan instruksi Pejabat Presiden kepada wakil RI di PBB. Isinya menyatakan bahwa Indonesia bersedia melakukan gencatan senjata dan mengadakan persetujuan dengan Belanda. Tindakan PDRI ini telah mengangkat wibawa pemerintah Indonesia di mata internasional sekaligus menarik simpati dunia. Ketika para pemimpin RI yang ditawan di Bangka melakukan perundingan dengan Belanda, para pemimpin PDRI merasa kecewa karena tidak ada pemberitaan. Dampaknya PDRI mencap bahwa seorang tawanan Belanda tidak pantas dan tidak berhak melakukan perundingan dengan Belanda. Persetujuan Roem-Royen yang dilaksanakan waktu itu dianggap bertentangan dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia, karena Belanda selalu ingkar janji. Bahkan para pemimpin PDRI menolak kesepakatan Roem-Royen yang dianggap telah menghilangkan wibawa Indonesia. Pada 13 Juli 1949, diselenggarakan pertemuan antara para pemimpin RI yang ditawan di Bangka dengan pimpinan PDRI untuk menyamakan pandangan. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. a. PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil perjanjian Roem-Royen kepada KNIP dan pimpinan TNI karena PDRI tidak dilibatkan. b. PDRI mengembalikan mandat kepada pimpinan RI secara resmi. Ketidakpuasan para pimpinan PDRI inilah yang kelak memunculkan apa yang disebut PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta) yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. 8. Perjanjian Roem-Royen Bangsa Indonesia selalu berusaha menunjukkan keberadaannya dalam hubungan internasional. Hal ini terbukti dengan upaya-upaya perundingan yang dilakukan oleh Indonesia. Ketika Belanda dan Indonesia memberikan sinyal siap berunding kembali, PBB berinisiatif membentuk United Nations Commision for Indonesia (UNCI). UNCI memprakarsai diadakannya sebuah perundingan. Delegasi Indonesia diwakili oleh Moh. Roem sedangkan Belanda diwakili oleh Van Royen. UNCI yang dipimpin oleh Merle Cohran dari Amerika Serikat menjadi fasilitator dalam pertemuan ini. Perjanjian Roem Royen menghasilkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. a. Pemerintah RI harus menginstruksikan kepada para pejuang untuk menghentikan perlawanan. b. Pimpinan dan pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. c. Kerjasama dalam memulihkan keamanan dan perdamaian. d. Belanda mendorong RI untuk menjadi bagian dari RIS dan mendapatkan sepertiga suara dalam senat federal. e. Ikut serta dalam KMB di Den Haag dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan RI. Kesepakatan tesebut sangat merugikan pihak RI. Sangat dimaklumi jika para pemimpin PDRI tidak menyetujuinya, karena dengan kesepakatan itu berarti: a. RI hanya berkuasa di Yogyakarta, b. penarikan mundur pasukan Belanda hanya dari Yogyakarta saja, c. Belanda tetap menganggap adanya negara-negara bagian yang diciptakannya, dan d. RI hanya diwakili sepertiga dari jumlah anggota parlemen federal. Namun demikian, dalam rangka menghormati keputusan dan keterlibatan PBB, RI menerima perjanjian itu. Pemerintah RI sementara mengalah dalam rangka menyusun strategi untuk mengenyahkan Belanda dari bumi Indonesia. Suasana Jalannya Perjanjian Roem-Royen Sumber: www.anri.go.id 9. Konferensi Antar Indonesia Perjanjian Roem-Royen memberi peluang kepada para pemimpin Byeenkomst Voor Federal Overleg (BFO) untuk lebih bisa memainkan peranannya dalam NIS. BFO berusaha membantu RI dengan harapan adanya balas jasa dari para pemimpin RI berupa otonomi dalam NIS. Inilah yang dibicarakan dalam Konferensi Antar Indonesia. Pada 30 Juli hingga 2 Agustus 1949, berlangsunglah Konferensi Antar Indonesia di Jakarta. Konferensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tanggal 19-22 Juli yang diadakan di Jakarta. Konferensi Antar Indonesia dihadiri oleh para pemimpin RI dan BFO yang menghasilkan keputusan sebagai berikut: a. BFO mendukung berdirinya NIS yang memiliki kedaulatan, b. dibentuk panitia persiapan nasional yang terdiri dari wakil-wakil RI dan BFO, c. negara-negara bagian tidak akan memilki tentara sendiri melainkan tergabung dalam NIS, d. BFO mendukung tuntutan RI agar penyerahan kedaulatan dilakukan tanpa syarat baik politik maupun ekonomi, e. RI setuju bahwa Undang-undang NIS disusun dalam KMB, f. RI setuju BFO memperoleh dua pertiga perwakilan dalam parlemen, dan g. NIS memiliki senat yang anggotanya 30 dari wakil BFO dan dua dari wakil RI. Kesepakatan-kesepakatan inilah yang memuluskan jalan terbentuknya NIS dalam KMB. 10. Konferensi Meja Bundar Kalian sudah tahu bukan bahwa peranan PBB dalam perundingan Indonesi-Belanda sangat besar. Terutama dalam mengusahakan konferensi antara RI dengan Belanda. Dalam konferensi ini diikutsertakan pula negara-negara bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Konferensi ini dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh tiga pihak. RI (Hatta), BFO (Sultan Hamid II) dan Belanda (Van Maarseveen) dengan UNCI sebagai mediator. Hasil pokok dari KMB adalah sebagai berikut: a. KMB merekomendasikan terbentuknya Negara Indonesia Serikat, b. Dibentuknya Uni RIS dengan Kerajaan Belanda, dan c. Penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS tanpa syarat. Kesepakatan pemulihan kedaulatan terdiri atas tiga persetujuan induk yaitu piagam penyerahan kedaulatan, status uni, dan persetujuan perpindahan. Dalam piagam pemulihan kedaulatan disebutkan bahwa penyerahan kedaulatan akan dilaksanakan pada 27 Desember 1949, dan selambat-lambatnya 30 Desember 1945. Gambar ... Suasana Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 Sementara untuk Negara Republik Indonesia Serikat yang hendak didirikan, dipersiapkan sebuah Undang-Undang Dasar oleh delegasi Republik Indonesia bersama-sama dengan delegasi BFO. Rencana Undang-Undang Dasar ini diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Undang-Undang Dasar tersebut diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Terdiri dari Mukaddimah dan 197 pasal. Undang-Undang Dasar tersebut diberlakukan sejak 27 Desember 1949. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri. Pusat pemerintahan RIS adalah Jakarta. Sementara itu, Republik Indonesia diserahkan kepada Asaat yang menjabat sebagai presiden. Ibu kota RI berada di Yogyakarta. Pada 27 Desember 1949, diadakan penandatanganan akte penyerahan kedaulatan di Indonesia dan Belanda. Penyerahan kedaulatan yang diadakan di Belanda bertempat di ruang Tahta Amsterdam. Akte penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, Menteri Seberang Laut A.M.J.A Sassen, serta Drs. Moh. Hatta. Sementara itu, penyerahan kedaulatan di Indonesia ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.S Lovink di Istana Merdeka. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. AYO KITA KERJAKAN Kamu sudah memahami materi mengenai perjuangan diplomasi bangsa Indonesia. Sekarang coba kamu uraikan bagaimana dampak perjuangan diplomasi bagi kedaulatan bangsa kita. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap para pejuang yang tidak menghendaki adanya jalur diplomasi? Tuangkan pemikiranmu dalam sebuah essai singkat. Kamu bisa menggunakan referensi tambahan berupa buku atau Internet untuk mendukung pendapatmu. Selanjutnya, serahkan pekerjaanmu pada guru di kelas. Gambar... Penandatanganan Naskah Pengakuan Kedaulatan RIS 27-12-1949 Jendela Info Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh maka beberapa peristiwa penting seputar perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh rajyat Indonesia dapat dilihat dalam tabel peristiwa sebagai berikut. NO WAKTU PERISTIWA KETERANGAN 1 23 Agustus 1945 Pembentukan BKR BKR bertugas menjaga keamanan umum di daerah-daerah pasca proklamasi 2 1 Oktober 1945 Masuknya Sekutu ke Indonesia Bertujuan untuk mengamankan RI dan melucuti tentara Jepang 3 5 Oktober 1945 Pembentukan TKR Pimpinan TKR Soepriyadi. Markas Besarnya di Yogyakarta 4 26 Oktober 1945 Insiden Magelang Pertempuran TKR dengan Sekutu 5 10 November 1945 Pertempuran Surabaya Kekuatan Indonesia melawan Inggris, berdampak tewasnya Jenderal Malaby 6 10 Desember 1945 Pertempuran Medan Area Koalisi Inggris dengan NICA melawan kekuatan RI 7 12-15 Desember 1945 Pertempuran Ambarawa Kota Ambarawa dikepung 4 hari 4 malam oleh kekuatan RI kemudian Sekutu mundur 8 23 Maret 1946 Bandung Lautan Api Sabotase, pembakaran, dan pembumihangusan Bandung Selatan 9 15 November 1946 Perjanjian Linggajati Upaya Diplomasi dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir 10 21 Juli 1947 Agresi Militer Belanda I Serangan Belanda terhadap wilayah RI baik di Jawa maupun luar Jawa 11 8 Desember 1947 Perjanjian Renvile Delegasi Indonesia di pimpin oleh Amir Syarifuddin. Merupakan siasat Belanda dalam mempersempit wilayah RI 12 19 Desember 1948 Agresi Militer Belanda II Ibu Kota RI Yogyakarta diduduki Belanda 13 22 Desember 1848 Pembentukan PDRI Dibentuk karena pimpinan RI ditawan Belanda. Kedudukannya di Bukit Tinggi dengan Presidennya Amir Syarifuddin 14 1 Maret 1949 Serangan Umum 1 Maret 1949 Dipimpin oleh Letkol Soeharto dan berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam 15 7 Mei 1949 Perjanjian Roem-Royen PBB membentuk UNCI sebagai mediator antara Indonesia dengan Belanda 16 10 Juli-2 Agustus 1949 Konferensi Antar Indonesia Dihadiri oleh pimpinan RI dan BFO dalam membahas pembentukan RIS 17 23 Agustus sampai 2 November 1949 Konferensi Meja Bundar Konferensi RI, BFO, Belanda, dan UNCI. Perundinganberhasil membentuk RIS. 18 27 Desember 1949 Pengesahan Konstitusi RIS Presiden RIS Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta, sedangkan Presiden RI Asaat dengan Ibu Kota Yogyakarta Uji Kemampuan Bab II A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 1. Pimpinan pasukan sekutu yang tewas dalam pertempuran Surabaya adalah.... a. Jenderal D.C.Hawthorn c. Brigjen A.W.S. Mallaby b. Letjen Sir Philip Christison d. Mayjen R.C. Mansergh 2. Di bawah ini adalah alasan RI menerima Perjanjian Linggarjati, kecuali…. a. kekuatan militer yang masih rendah b. persiapan untuk konsolidasi dan menyusun strategi c. untuk mengundang simpati internasional d. untuk menghentikan pertempuran-pertempuran 3. Salah satu tujuan Belanda melakukan Agresi Militer I 20 Juli 1947 adalah.... a. menunjukkan kekuatan militer Belanda b. banyaknya perlawanan-perlawanan bersenjata c. menghapuskan kedaulatan RI d. Indonesia melangar perjanjian Linggajati 4. Anggota KTN yang dibentuk PBB untuk menangani konflik Indonesia-Belanda adalah…. a. Inggris, Prancis, Cina c. A.S., Belgia, Australia b. A.S., Inggris, Australia d. Austria, Inggris, Belgia 5. Alasan perlunya dibentuk PDRI di Bukit Tinggi adalah…. a. lemahnya pemerintahan Soekarno-Hatta b. semakin terdesaknya TNI c. Ibu Kota RI diduduki Belanda d. presiden dan wakil presiden RI ditawan Belanda 6. Isi pokok Konferensi Meja Bundar adalah…. a. gencatan senjata Indonesia-Belanda b. kerja sama dalam memulihkan keamanan c. pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda d. penyerahan kedaulatan RI oleh Belanda kepada PBB 7. Berikut ini merupakan isi Perjanjian Renville kecuali…. a. pembebasan tawanan perang b. dibentuknya kesatuan RI-Belanda c. disetujuinya Garis Demarkasi Van Mook d. penghentian tembak menembak 8. Dampak dari Agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 adalah.... a. Ibu Kota RI diduduki Belanda b. munculnya sabotase jalur jalan kereta api c. hilangnya kedaulatan RI d. Belanda mulai menanamkan lagi kekuasaannya di Indonesia 9. Perjanjian Roem-Royen difasilitasi oleh PBB dengan membentuk badan.... a. UNOC c. UNAMET b. KTN d. UNCI 10. Penyebab utama terjadinya Pertempuran Surabaya adalah…. a. pasukan Sekutu mendarat di Surabaya b. pasukan Sekutu diboncengi NICA c. Sekutu melucuti tentara Jepang d. Sekutu menguasai gedung-gedung pemerintahan B. Jawablah dengan singkat dan jelas! 1. Bagaimana peranan PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda? 2. Jelaskan dampak Agresi Militer Belanda II bagi kedaulatan RI! 3. Bagaimana latar belakang terjadinya Pertempuran Medan Area? 4. Bagaimana peranan PDRI dalam menjaga kedaulatan RI? 5. Apa saja hasil perjanjian KMB? Bagaimana dampaknya bagi Indonesia? VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Komentar